KEPOLISIAN

KEPOLISIAN

Kepolisian adalah organisasi yang memiliki fungsi sangat luas sekali. Polisi dan

Kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat negara dengan

kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga

tiranianisme, sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani. Sedemikian rupa

citra polisi dan kepolisian pada masa itu maka negara yang bersangkutan

dinamakan “negara polisi” dan dalam sejarah ketatanegaraan pernah dikenal suatu

negara “Politeia”. Pada masa kejayaan ekspansionisme dan imprealisme dimana

kekuasaan pemerintah meminjam tangan polisi dan kepolisian untuk menjalankan

tugas tangan besi melakukan penindasan terhadap rakyat pribumi untuk

kepentingan pemerasan tenaga manusia, keadaan ini menimbulkan citra buruk

bagi kepolisian itu sendiri.1

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat dengan Polri

dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara

dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum,

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Bertujuan untuk

mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan,

pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman

masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, hal ini terdapat dalam

Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik

Indonesia.

Kepolisian adalah organisasi yang memiliki fungsi sangat luas sekali. Polisi dan

Kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat negara dengan

kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga

tiranianisme, sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani. Sedemikian rupa

citra polisi dan kepolisian pada masa itu maka negara yang bersangkutan

dinamakan “negara polisi” dan dalam sejarah ketatanegaraan pernah dikenal suatu

negara “Politeia”. Pada masa kejayaan ekspansionisme dan imprealisme dimana

kekuasaan pemerintah meminjam tangan polisi dan kepolisian untuk menjalankan

tugas tangan besi melakukan penindasan terhadap rakyat pribumi untuk

kepentingan pemerasan tenaga manusia, keadaan ini menimbulkan citra buruk

bagi kepolisian itu sendiri.1

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat dengan Polri

dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara

dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum,

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Bertujuan untuk

mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan,

pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman

masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, hal ini terdapat dalam

Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik

Indonesia.

(TUGAS PEMBINAAN MASYARAKAT) (Pre-emtif)

Segala usaha dan kegiatan pembinaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan. Tugas Polri dalam bidang ini adalah Community Policing, dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat secara sosial dan hubungan mutualisme, maka akan tercapai tujuan dari community policing tersebut. Namun, konsep dari Community Policing itu sendiri saat ini sudah bias dengan pelaksanaannya di Polres-polres. Sebenarnya seperti yang disebutkan diatas, dalam mengadakan perbandingan sistem kepolisian Negara luar, selain harus dilihat dari administrasi pemerintahannya, sistem kepolisian juga terkait dengan karakter sosial masyarakatnya.

Konsep Community Policing sudah ada sesuai karakter dan budaya Indonesia ( Jawa) dengan melakukan sistem keamanan lingkungan ( siskamling) dalam komunitas-komunitas desa dan kampong, secara bergantian masyarakat merasa bertangggung jawab atas keamanan wilayahnya masing-masing. Hal ini juga ditunjang oleh Kegiatan babinkamtibmas yang setiap saat harus selalu mengawasi daerahnya untuk melaksanakan kegiata-kegiatan khusus.

(TUGAS PEMBINAAN MASYARAKAT) (Pre-emtif)

Segala usaha dan kegiatan pembinaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan. Tugas Polri dalam bidang ini adalah Community Policing, dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat secara sosial dan hubungan mutualisme, maka akan tercapai tujuan dari community policing tersebut. Namun, konsep dari Community Policing itu sendiri saat ini sudah bias dengan pelaksanaannya di Polres-polres. Sebenarnya seperti yang disebutkan diatas, dalam mengadakan perbandingan sistem kepolisian Negara luar, selain harus dilihat dari administrasi pemerintahannya, sistem kepolisian juga terkait dengan karakter sosial masyarakatnya.

Konsep Community Policing sudah ada sesuai karakter dan budaya Indonesia ( Jawa) dengan melakukan sistem keamanan lingkungan ( siskamling) dalam komunitas-komunitas desa dan kampong, secara bergantian masyarakat merasa bertangggung jawab atas keamanan wilayahnya masing-masing. Hal ini juga ditunjang oleh Kegiatan babinkamtibmas yang setiap saat harus selalu mengawasi daerahnya untuk melaksanakan kegiata-kegiatan khusus.

(TUGAS DI BIDANG PREVENTIF)

Segala usaha dan kegiatan di bidang kepolisian preventif untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselematan orang, benda dan barang termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan , khususnya mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Dalam melaksanakan tugas ini diperlukan kemampuan professional tekhnik tersendiri seperti patrolil, penjagaan pengawalan dan pengaturan.

(TUGAS DI BIDANG PREVENTIF)

Segala usaha dan kegiatan di bidang kepolisian preventif untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselematan orang, benda dan barang termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan , khususnya mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Dalam melaksanakan tugas ini diperlukan kemampuan professional tekhnik tersendiri seperti patrolil, penjagaan pengawalan dan pengaturan.

(TUGAS POKOK)

Tugas Pokok Kepolisian Negara Rrepublik Indonesia dalam UU No.2 tahun 20002 adalah sebagai berikut:

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat

b. Menegakkan hukum

c. Memberikan perlindungan,pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. “, penjabaran tugas Kepolisian di jelaskan lagi apada Pasal 14 UU Kepolisian RI.

(TUGAS POKOK)

Tugas Pokok Kepolisian Negara Rrepublik Indonesia dalam UU No.2 tahun 20002 adalah sebagai berikut:

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat

b. Menegakkan hukum

c. Memberikan perlindungan,pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. “, penjabaran tugas Kepolisian di jelaskan lagi apada Pasal 14 UU Kepolisian RI.

Book a Call